|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Berita |
DKI Percepat Penambahan Saham di KBN
Monday, 22 March 2010 00:00 WIB
Pemprov
DKI akan mempercepat proses penambahan saham di PT Kawasan Berikat
Nusantara (KBN) terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan transit
Reede di kawasan KBN.
Menurut
Gubernur DKI Fauzi Bowo, percepatan dilakukan karena pembiayaan
pembangunan pelabuhan itu dilakukan oleh PT. KBN.
"Pembiayaanya
oleh PT. KBN karena kami kan sudah menambah saham di sana dan akan
terus ditambah sahamnya untuk jadi mayoritas. Artinya jika pelabuhan
itu dibangun oleh PT. KBN, itu adalah milik DKI yang merupakan
pemilik saham mayoritas nantinya," ujarnya kemarin.
Pembangunan
pelabuhan transit itu saat ini juga sangat diperlukan untuk mendukung
bongkar muat barang di KBN, sebelum pelabuhan utama dibangun ketika
pengembangan KBN sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dilaksanakan.
Meskipun
hanya sebagai pelabuhan transit, menurut Fauzi, pelabuhan itu
nantinya akan dibangun sesuai dengan standar internasional sehingga
keberadaannya bisa mendukung aktivitas bisnis KEK di Jakarta.
Anggota
Komisi D DPRD DKI Nurmansjah Lubis (F-PKS) menyayangkan sistem
penambahan saham Pemprov DKI di KBN samapai saat ini belum diketahui
berapa nilai dan volumenya setelah DPRD menyetujui penambahan modal
tersebut. Dalam APBD DKI 2009, penambahan saham ke PT. KBN disetujui
Rp.175 miliar.
Seharusnya
terdapat share valuation atas penambahan tersebut dijelaskan
secara transparan. Tujuannya untuk pertimbangan bagaimana jika ada
permintaan penambahan modal lagi.
Selain
itu, lanjut Nurmansjah, PT. KBN kurang profesional dalam menangani
masalah itu sehingga hasil rapat umum pemegang saham luar biasa
(RUPSLB) kemarin tidak ditindaklanjuti dengan pemberitahuan share
valuation.
"Begitu
juga halnya dengan Pemprov DKI tidak meminta hal itu. Jadi sangat
lucu sampai saat ini berapa persentase saham Pemprov DKI di KBN tidak
diketahui secara pasti."
Pemprov
DKI membagi proses akuisisi perusahaan pengelola kawasan industri
tersebut ke dalam tiga tahap pembelian. Tahap pertama, tahun ini
saham pemprov dinaikkan jadi 20% dari semula 13,3%. Berikutnya pada
2010 menjadi 35% dan terakhir pada 2011 menjadi 51%.
Dalam
3 tahun
Tahun
ini, DKI akan menambah saham sebanyak 9,7% menjadi 20% dari porsi
saham yang dimiliki saat ini yakni 11,3%. Dalam 3 tahun itu Pemprov
DKI akan menganggarkan Rp.100 miliar setiap tahun guna memenuhi
target penambahan modal hingga 39,7% yang diperkirakan butuh sekitar
Rp.300 miliar.
Hal
itu, menurut Fauzi, sesuai dengan persetujuan Meneg BUMN di mana
penambahan saham menajadi 51% akan dilakukan dalam 3 tahun sejak
2009.
Penambahan
saham dilakukan Pemprov DKI untuk mengembangkan KBN menjadi kawasan
terpadu ekonomi khusus (KEK) seperti di Batam.
Dalam
persetujuan penambahan modal pada akhir 2009 disebutkan sebesar
Rp.175 miliar, sehingga nilai saham DKI di KBN mencapai Rp.208,78
miliar naik dari nilai sebelumnya Rp.10,84 miliar atau setara dengan
11,25% saham.
Selanjutnya,
nilai penyertaan modal bertambah menjadi Rp.33,78 miliar yang berasal
dari akumulasi laba ditahan dengan porsi saham 11,25%, sedangkan
pemerintah pusat memiliki porsi saham 88,74% senilai Rp. 266,22
miliar.
Selama
ini setoran dividen KBN terhitung kecil. yakni Rp.808,76 juta dan
pada 2008 turun jadi Rp.495,69 juta.
Berdasarkan
data Pemprov DKI, luas areal KBN 1.598 hektar. Dari total luas itu,
413,35 ha di antaranya akan dijadikan KEK dan dikuasai sepenuhnya
oleh KBN.
Disadur
dari Bisnis Indonesia Rabu,17/3
|
| |
|
|
